Profesional Berstatus Freelance

images1

Dalam manajemen suatu perusahaan konsultan, salah satu permasalahan menyangkut SDM yang harus dikelola secara baik adalah keseimbangan antara overhead perusahaan dengan gross profit yang mampu diraih.

Overhead terkait erat dengan pengeluaran untuk gaji, dimana komponen gaji yang relatif besar adalah pos penggajian untuk Direksi dan profesional (tenaga ahli) yang berstatus staff tetap (company men). Gross profit terkait dengan total nilai proyek yang ditangani, terutama pada total nilai Remuneration untuk profesional. Yang jadi pokok masalah adalah bahwa overhead bersifat kurang lebih tetap, sedangkan nilai proyek akan tergantung pada kemampuan dan upaya Direksi beserta staffnya dalam memperjuangkan perolehan proyek-proyek baru yang akan ditangani. Disamping kemampuan, faktor keberuntungan (luck) turut berbicara dalam perjuangan ini. Jika gross profit tidak mampu mengcover kebutuhan untuk Overhead, maka perusahaan akan berada pada posisi “lampu kuning”. Jika kondisi seperti ini berlangsung untuk beberapa tahun, simpanan perusahaan akan terkuras dan perusahaan akan berada dalam posisi “lampu merah”.

Dengan perusahaan konsultan yang berjumlah lebih dari 5.000 perusahaan saat ini, dan di sisi lain pembangunan infrastruktur yang masih tersendat sampai kini, dapatlah disimpulkan bahwa perjuangan memperoleh proyek ini bukanlah perjuangan yang mudah untuk rata-rata perusahaan. Persaingan menjadi sangat ketat, dan sebagaimana biasa akan ada perusahaan yang terpancing untuk memperoleh proyek dengan “segala cara”.

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan kenyataan bahwa jumlah profesional yang berkategori “qualified” yang ada di pasaran tenaga kerja saat ini jumlahnya makin berkurang. Pensiunan dari Instansi teknis yang kemudian menjadi profesional yang bekerja di perusahaan konsultan; sebagian dari menjadi semakin tua dan sudah harus pula ¬†”pensiun” ¬†untuk kedua kalinya. Proyek-proyek seperti tanpa mau tau, masih saja mensyaratkan profesional dengan pengalaman minimal sekian tahun, yang jadinya menghambat ribuan tenaga segar tamatan baru perguruan tinggi dari seluruh pelosok Indonesia untuk dapat bekerja di proyek-proyek tersebut. Inilah “lingkaran setan” permasalahan SDM di dunia konsultan yang sampai saat ini belum tampak adanya solusi yang terencana dan terarah yang ditempuh pemerintah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, sebagian perusahaan terpaksa mengambil sikap pasrah dan menunggu nasib saja.

Dalam hal ini salah satu solusi jangka panjang yang dapat ditempuh adalah pembinaan yang terarah atas para profesional yang berstatus “freelance” yang tidak terikat menjadi staff tetap sesuatu perusahaan. Mereka harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistim pendukung dunia konstruksi secara menyeluruh. Mereka bukanlah “kutu loncat” yang tidak punya loyalitas karena terus menerus pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Profesional freelance dan perusahaan konsultan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim manajemen perusahaan konsultan dan manajemen proyek. Keberadaan profesional freelance pada waktu yang tepat dengan kualifikasi yang tepat pula merupakan jalan keluar dari permasalahan kebutuhan profesional yang diperlukan perusahaan. Yang perlu difahami dalam simbiose ini adalah adanya saling pengertian yang baik antara sang profesional, perusahaan, dan pihak pemberi tugas (Client).

Andai profesional tertentu dimasukkan konsultan dalam proposalnya, dan ternyata pelaksanaan proyek mundur beberapa bulan dari jadwal yang diperkirakan semula, pihak Clientpun seyogianya dapat memahami kesulitan yang harus dihadapi konsultan sekiranya personil yang bersangkutan harus diganti. Demikian juga halnya jika pelaksanaan proyek terpaksa diundur, sedangkan si profesional freelance sudah punya rencana sendiri untuk pindah ke proyek lain. Hubungan yang harmonis dan dilandasi oleh saling percaya dan pengertianpun dibutuhkan antara perusahaan dengan profesional freelance ini. Perusahaan harus rela memberikan imbalan yang memadai sesuai dengan remunerasi yang diterimanya, dan si profesionalpun tidak memanfaatkan posisi terdesak perusahaan umpamanya untuk mengfait accompli menyangkut imbalan yang dia inginkan.

Dalam hal ini yang diperlukan adalah adanya saling pengertian yang baik antar pihak. Kalau salah satu pihak (biasanya pihak yang merasa diatas angin) tidak mau tau, dan mengatakan :”pokoknya begini….pokoknya begitu….” maka masalah yang berskala Nasional ini memang susah untuk dicarikan solusinya secara baik.

Comments

  • Mamik R said:

    Harus jeli dan teliti dalam melakukan hubungan kerja dengan Profesional Freelance , karena kadang-kadang terjadi ada PF yang ternyata ikut di sana dan di sini pada waktu yang bersamaan, sehingga berakibat penurunan kinerja layanan jasa konsultansi (khusus jasa pengawasan teknis).

  • Admin said:

    Ya, ini model freelance “kutu loncat” yang cari aman sendiri tanpa mau tau kalau tindakannya akan merugikan pihak lain. Disinilah kehidupan PF ini perlu mulai ditata oleh pihak Pemberi Tugas (Client), Perusahaan, dan pihak FL sendiri, yang secara bersama-sama berkepentingan atas keamanan, ketertiban, dan kesinambungan “habitat” mereka sendiri (dunia konstruksi). Diperlukan nantinya adanya sanksi administratif atau sanksi moral untuk mereka yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini. PF sendiri kemungkinan juga punya complain dan pengalaman buruk menyangkut Perusahaan dan Client yang pernah dihadapinya. Kita tunggu pula pendapat mereka.

  • Hariyanto said:

    Good,
    Idea yang baik untuk saling memberi informasi dan silaturahmi di dunia maya, yang bebas dari kemacetan dan relatif tidak banyak dipengaruhi harga BBM dan kenaikan Sembako.
    thank and good luck

  • wibisono said:

    Pemikiran yang bagus, dan perlu dicarikan solusi yang sustainable.
    Seyogianya asosiasi profesi diajak turut memikirkannya, misalnya dgn menyempurnakan sistem sertifikasi profesi, agar memperlancar masuknya new graduates kedalam profesi jasa konstruksi, misalnya dgn menggunakan pola rekrutmen professional engineer ASCE ( atau asosiasi profesi di negara commonwealth) yang mensyaratkan tahap pengujian awal utk masuk sbg tenaga magang ( 4 thn ?) sebelum tahap pengujian akhir sbg PE. Mungkin ini bisa mempermudah bertambahnya tenaga yg berminat masuk sbg personil konsultan. Dan jangan asosiasi tsb memberatkan biaya sertifikasi dgn terlalu membebani biaya pembekalan (yg harusnya opsional)
    Selanjutnya perlu dipikirkan pula agar asosiasi perusahaan konsultan mulai selektif menerima & mensertifikasi anggotanya. Persyaratan kepemilikan jumlah tenaga tetap teknis harus lebih ketat, karena hakekat jasa konsultansi adalah jaminan ketersediaan SDM yg dapat diandalkan. Kemudian perlu ada back-up support yg terdiri dari tenaga senior (walaupun part-timer) utk memberikan guidance & direction teknis pada tenaga dilapangan. Rasanya sdh perlu juga menilai integritas badan usaha jasa konsultansi sbg persyaratan sertifikasi agar yang avonturir dapat dihindari.
    Tingkat imbalan jasa memang perlu disesuaikan dgn tingkat tanggungjawab profesional yg dituntut oleh pekerjaan. Dan seyogianya tidak ada kesenjangan antara billing rate dari pengguna jasa : swasta – BUMN – pemerintah pusat – pemerintah daerah. Mungkin perlu didorong kebijakan pemerintah yg mengakomodasi tingkat imbal jasa yg wajar tsb dimulai dari tahap penyusunan anggaran, agar tidak ada kesulitan mengimplementasikannya pada proses berikutnya. Berkenaan dgn imbal jasa ini, perusahaan konsultan juga harus jujur utk memberikan take home pay yg wajar pada tenaga ahlinya. Jangan-jangan lebih banyak yg tersedot sbg fee / keuntungan pemilik perusahaan.

  • admin said:

    Ini alternatif solusi yang layak dikembangkan lebih lanjut. Untuk dapat ikut dalam program magang di Proyek diadakan pengujian awal, yang menurut saya seyogianya menyangkut materi ilmu pendukung teoritis yang didapat di bangku kuliah. Tidak fair kalau materi pengujian sudah menyangkut praktek kerja di lapangan yang justru akan mereka serap dari proses magang ini.
    Sangat sayang kalau sejumlah besar proyek yang ada tidak digunakan untuk mencetak profesional-profesional baru melalui proses magang yang terbukti sangat efektif.
    Menyangkut biaya, memang sudah sangat banyak complain atas biaya yang dirasakan terlalu mahal.
    Pada tahap yang paling awal para profesional baru ini akan langsung “patah” oleh faktor biaya ini.
    Masak sih tidak ada jalan keluarnya ? Ketersediaan tenaga profesional yang qualified secara berkesinambungan khan merupakan kebutuhan dan kepentingan pihak Client. Harus ada dong seharusnya porsi biaya yang dianggarkan untuk SDM yang punya peranan penting ini.
    Bagaimana comment rekan yang lain ?

  • nay said:

    maaf sebelumnya

    saya ingin menanyakan lebih jelas. apakah saya bisa bekerja freelance di perusahaan konsultan??

    terima kasih.

    jika boleh, saya ingin tahu lebih jauh, bole minta nomor yang bisa dihubungi?

  • admin said:

    Perusahaan konsultan biasanya menggunakan tenaga freelance untuk mengisi posisi tertentu yang memerlukan kualifikasi/syarat-syarat tertentu pula. Jadi ketersediaan posisi tergantung pada kebutuhan sesuatu perusahaan konsultan.
    Jadi coba saja hubungi beberapa perusahaan konsultan yang kira-kira memerlukan profesional yang sesuai dengan kualifikasi anda.
    Maaf, kami tidak punya No tilpon dari perusahaan-perusahaan tersebut. Wasallam.

  • Maiko Lesmana Dewa said:

    Ada satu persoalan yang mengganggu model pengembangan dunia profesi rekayasa teknik kita (perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan teknik/keinsinyuran), yaitu tidak adanya proses pengkaderan/pembinaan kepada para freshgraduate, atau berpengalaman pratama/madya menuju utama dengan sistem mentoring profesionnal senior secara tulus dan di dukung oleh negara kita.. karena tidak mungkin infrastruktur pengembangan profesi semuanya diserahkan begitu saja kepada swasta, padahal ini masalah sumberdaya nasional yang besar.. Apa kita lama kelamaan mau jadi bangsa kuli terus..? Masa sumber daya segitu besar tidak menarik perhatian pemerintah untuk membangun sistem pengkaderan yang terbuka.. Mau dikemanakan masa depan angkatan kerja kita? Atau dibalik, “mau kemana masa depan bangsa kita?”

  • admin said:

    Binamarga sudah pernah melakukan effort yang sangat bagus pada kurun waktu medio 1970an sampai medio 1990an.
    Prinsipnya : ada short course untuk sejumlah aspek penting dalam pekerjaan design dan pengawasan yang diadakan oleh Binamarga, dan terbukanya peluang untuk menjadikan proyek sebagai sarana untuk proses magang dari para “fresh graduate”.
    Ini kemudian juga diterapkan di proyek-proyek transmigrasi (DitJen Transmigrasi sebagian personilnya berasal dari Binamarga).
    Beberapa konsultan besarpun kemudian mampu melakukan inhouse training yang sangat bermanfaat bagi profesional muda yang akan diterjunkan ke Proyek ini.
    Tampaknya ini bisa dijadikan salah satu model untuk proses kaderisasi yang berkesinambungan.
    Saat ini yang diperlukan tahap awal adalah membangkitkan kepedulian (awareness) terhadap pentingnya proses ini.
    Awareness dari semua pemangku kepentingan (stakeholder), Client (Pemerintah & Investor), perusahaan Konsultan, perusahaan Kontraktor, perusahaan MK, professional yang terlibat, dan asosiasi konsultan & kontraktor.
    Ini memang MUTLAK harus sama-sama kita perjuangkan secepatnya.
    Mari kita start dulu dengan brainstorming…

Trackbacks