Terlepas dari krisis keuangan yang melandanya, tidak dapat dipungkiri bahwa  Amerika Serikat adalah benar-benar sebuah negara Adidaya, negara besar dengan warganya yang berasal  dari seluruh penjuru dunia ini, yang disatukan (melting pot) oleh tekad dan semangat yang sangat kuat, sebagai hasil tempaan dari pendidikan dan pengalaman berbangsa yang luar biasa.

Kemandirian merupakan ciri khas bangsa yang sangat meyakini prinsip demokrasi dan hak-hak azasi manusia ini. Semangat enrepreneurship mereka mengebu-gebu, yang menjadi dasar dari proses pengembangan individu yang menyatu kemudian menjadi proses pengembangan bangsa yang solid.

Bagaimanakah itu dapat terjadi ? Kalau pada awal abad 21 ini sebagian besar kaum muda Indonesia masih mendambakan untuk berkiprah  sebagai pegawai negeri, ternyata pada tahun 1776 Thomas Paine telah menggugah keyakinan warga Amerika menyangkut hal yang di Indonesia disebut sebagai “kewirausahaan” dalam sebuah credo  dengan isi yang  tegas, bersemangat, dan menyentuh. Thomas Paine dilahirkan di Inggris, berimigrasi ke Amerika dan ikut dalam Revolusi menumbangkan kolonialisme Inggris di Amerika.

Silahkan disimak credo dibawah ini :

Entrepreneur’s Credo

“ I do not choose to be a common man,

it is my right to be uncommon…..if I can.

I seek opportunity…..not security.

I do not wish to be a kept citizen,

humbled and dulled by having the

 state look after me.

I want to take the calculated risk;

to dream and to build,

to fail and to succeed.

I refuse to barter incentive for a dole;

I prefer the challenges of life

to the guaranteed existence;

the thrill of fulfillment

to the stale calm of Utopia.

I will not trade freedom for beneficence

nor my dignity for a handout.

I will never cower before any master

nor bend to any threat.

It is my heritage to stand erect,

proud and unafraid;

to think and act for myself,

to enjoy the benefit of my creations

and to face the world boldly and say :

This, with God’s help, I have done.

All this is what it means

to be an Entrepreneurs.”

Excerpt from “Common Sense” (1776)

by THOMAS PAINE

Ingat iklan pariwisata Malaysia yang cantik itu ? Malaysia, Truly Asia…

Banyak orang kita yang sebal melihat iklan  yang bagus itu, karena banyak hal-hal yang digambarkan dalam iklan itu sebenarnya lebih banyak dijumpai di pelbagai  wilayah Indonesia dari pada di Malaysia.

Yah, kita selalu ‘keduluan’ oleh mereka. 

Hal lain yang menyebalkan menyangkut negeri tercinta ini adalah manakala ada yang mengatakan bahwa banyak orang di Amerika atau di luar negeri yang tidak mengenal Indonesia. Katanya mereka tahu Bali, tapi Indonesia itu dimana sih…., konon tanya mereka….. 

Tapi perkembangan terbaru rada beda ; mempromosikan Indonesia akhir-akhir ini mestinya ibarat mendayung perahu  ke hilir, yang didorong arus sungai dari belakang. Banyak kemudahan yang didapat secara gratis.

Bukan hanya akibat kedatangan Hillary Rodam Clinton, tapi terutama oleh ulah Prof. Arysio N. dos Santos yang menerbitkan buku yang menggemparkan : “Atlantis the Lost Continents Finally Found”.

Dimana ditemukannya ?

Secara tegas dinyatakannya bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600 tahun yang lalu itu adalah di Indonesia (!). 

Selama ini,  benua yang diceritakan Plato 2.500 tahun yang lalu itu adalah  benua yang dihuni oleh bangsa Atlantis yang memiliki  peradaban yang sangat tinggi dengan alamnya yang sangat kaya, yang kemudian  hilang tenggelam ke dasar laut oleh bencana banjir dan gempa bumi sebagai hukuman dari para Dewa.  Kisah Atlantis ini dibahas dari masa ke masa, dan upaya penelusuran terus pula dilakukan guna menemukan sisa-sisa peradaban tinggi yang telah dicapai oleh bangsa Atlantis itu.

Pencarian dilakukan di samudera Atlantik, Laut Tengah, Caribea, sampai ke kutub Utara. Pencarian ini sama sekali tidak ada hasilnya, sehingga sebagian orang beranggapan bahwa yang diceritakan Plato itu hanyalah negeri dongeng semata.

Profesor Santos yang ahli Fisika Nuklir ini menyatakan bahwa  Atlantis tidak pernah ditemukan karena dicari di tempat yang salah.

Lokasi yang benar secara menyakinkan adalahIndonesia, katanya. Dia mengatakan bahwa dia sudah meneliti kemungkinan lokasi Atlantis selama 29 tahun terakhir ini.

Ilmu yang digunakan Santos dalam menelusur lokasi Atlantis ini adalah ilmu Geologi, Astronomi, Paleontologi, Archeologi, Linguistik, Ethnologi, dan Comparative Mythology.

Kualifikasi Santos dapat dilihat dengan cara di KLIK DISINI. 

Buku Santos sewaktu ditanyakan ke ‘Amazon.com’ seminggu yang lalu ternyata habis tidak bersisa. Bukunya ini terlink ke 400 buah sites di Internet, dan websitenya sendiri menurutSantos selama ini telah dikunjungi  sebanyak 2.500.000 visits.

Ini adalah iklan gratis untuk mengenalkan Indonesia secara efektif ke dunia luar, yang tidak memerlukan  dana 1 sen pun dari  Pemerintah RI. 

Sebagaimana dapat diikuti dari websitenya, Plato menulis tentang Atlantis pada masa dimana Yunani masih menjadi pusat kebudayaan Dunia Barat (Western World).

Sampai saat ini belum dapat dideteksi apakah sang ahli falsafah ini hanya menceritakan sebuah mitos, moral fable, science fiction, ataukah sebenarnya dia menceritakan sebuah kisah sejarah. Ataukah pula dia menjelaskan sebuah fakta secara jujur bahwa Atlantis adalah sebuah realitas absolut ? 

Plato bercerita bahwa Atlantis adalah sebuah negara makmur dengan emas, batuan mulia, dan ‘mother of all civilazation’ dengan kerajaan berukuran benua yang menguasai pelayaran, perdagangan, menguasai ilmu metalurgi, memiliki jaringan irigasi, dengan kehidupan berkesenian, tarian, teater, musik, dan olahraga.

Warga Atlantis yang semula merupakan orang-orang terhormat dan kaya, kemudian berubah menjadi ambisius.Para dewa kemudian menghukum mereka dengan mendatangkan  banjir, letusan gunung berapi,  dan gempa bumi yang sedemikian dahsyatnya sehingga menenggelamkan seluruh benua itu.

Kisah-kisah sejenis atau mirip kisah Atlantis ini yang berakhir dengan bencana banjir dan gempa bumi, ternyata juga ditemui dalam kisah-kisah sakral tradisional  di berbagai bagian dunia, yang diceritakan dalam bahasa setempat. 

Menurut Santos, ukuran waktu yang diberikan Plato 11.600 tahun BP (Before Present), secara tepat bersamaan dengan berakhirnya Zaman Es Pleistocene, yang juga menimbulkan bencana banjir dan gempa yang sangat hebat.

Bencana ini menyebabkan punahnya 70% dari species mamalia yang hidup saat itu, termasuk kemungkinan juga dua species manusia : Neandertal dan Cro-Magnon. 

Sebelum terjadinya bencana banjir itu, pulau Sumatera, pulau Jawa, Kalimantan dan  Nusa Tenggara masih menyatu dengan semenanjung  Malaysia dan benua Asia.

Gambar 1 : Atlantis

Sulawesi, Maluku dan Irian masih menyatu dengan benua Australia dan terpisah dengan Sumatera dan lain-lain itu. Kedua kelompok pulau ini dipisahkan oleh sebuahGambar 2 : Atlantis (National Geographic Magazine)

selat yang mengikuti garis ‘Wallace’. Lihat gambar 1. 

Posisi Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonis yang saling menekan, yang menimbulkan sederetan gunung berapi mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan terus ke Utara sampai ke Filipina yang merupakan bagian dari ‘Ring of Fire’.

Gunung utama yang disebutkan oleh Santos, yang memegang peranan penting dalam bencana ini adalah Gunung Krakatau dan ‘sebuah gunung lain’ (kemungkinan Gunung Toba). Gunung lain yang disebut-sebut (dalam kaitannya dengan kisah-kisah mytologi adalah Gunung Semeru, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani. 

Bencana alam beruntun ini menurut Santos dimulai dengan ledakan dahsyat gunung Krakatau, yang memusnahkan seluruh gunung itu sendiri, dan membentuk sebuah kaldera besar yaitu selat Sunda yang jadinya  memisahkan pulau Sumatera dan Jawa.

Letusan ini menimbulkan tsunami  dengan gelombang laut yang sangat tinggi, yang kemudian menutupi dataran-dataran rendah diantara Sumatera dengan Semenanjung Malaysia, diantara Jawa dan Kalimantan, dan antara Sumatera dan Kalimantan.

Abu hasil letusan gunung Krakatau yang  berupa ‘fly-ash’ naik tinggi ke udara dan ditiup angin ke seluruh bagian dunia yang pada masa itu  sebagian besar masih ditutup es (Zaman Es Pleistocene).

Abu ini kemudian turun dan menutupi lapisan es. Akibat adanya lapisan abu, es kemudian mencair sebagai akibat panas matahari yang diserap oleh lapisan abu tersebut.

Gletser di kutub Utara dan Eropah kemudian meleleh dan mengalir ke seluruh bagian bumi yang rendah, termasukIndonesia. 

Banjir akibat tsunami dan lelehan es inilah yang menyebabkan air laut naik sekitar 130 meter diatas dataran rendah Indonesia. Dataran rendah di Indonesia tenggelam dibawah muka laut, dan yang tinggal adalah dataran tinggi dan puncak-puncak gunung berapi. Lihat Gambar 1.

Tekanan air yang besar ini menimbulkan tarikan dan tekanan yang hebat pada lempeng-lempeng benua, yang selanjutnya menimbulkan letusan-letusan gunung berapi selanjutnya dan gempa bumi yang dahsyat. Akibatnya adalah berakhirnya Zaman Es Pleitocene secara dramatis. 

Dalam bukunya Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Padahal zaman pada waktu itu adalah Zaman Es, dimana temperatur bumi secara menyeluruh adalah kira-kira 15 derajat Celcius lebih dingin dari sekarang.

Lokasi yang bermandi sinar matahari pada waktu itu hanyalah Indonesia yang memang terletak di katulistiwa.

Plato juga menyebutkan bahwa luas benua Atlantis  yang hilang itu “….lebih besar dari Lybia (Afrika Utara) dan Asia Kecil digabung jadi satu…”. Luas ini persis sama dengan luas kawasan Indonesia ditambah dengan luas Laut China Selatan.

Menurut Profesor Santos, para ahli yang umumnya berasal dari Barat, berkeyakinan teguh bahwa peradaban manusia berasal dari dunia mereka. Tapi realitas menunjukkan bahwa Atlantis berada di bawah perairan Indonesia dan bukan di tempat lain. 

Santos telah menduga hal ini lebih dari 20 tahunan yang lalu sewaktu dia mencermati tradisi-tradisi suci dari Junani, Roma, Mesir, Mesopotamia, Phoenicia, Amerindi,  Hindu, Budha, dan Judeo-Christian.

Walau dikisahkan dalam bahasa mereka masing-masing, ternyata istilah-istilah yang digunakan banyak yang merujuk ke hal atau kejadian yang sama.

Santos menyimpulkan bahwa penduduk Atlantis terdiri dari beberapa suku/etnis, dimana 2 buah suku terbesar adalah Aryan dan Dravidas. 

Semua suku bangsa ini sebelumya berasal dari Afrika 3 juta tahun yang lalu, yang kemudian menyebar ke seluruh Eurasia dan ke Timur sampai Auatralia lebih kurang 1 juta tahun yang lalu.

Di Indonesia mereka menemukan kondisi alam yang ideal untuk berkembang, yang menumbuhkan pengetahuan tentang pertanian serta peradaban secara menyeluruh. Ini terjadi pada zaman Pleistocene.

Pada  Zaman Es itu, Atlantis adalah surga tropis dengan padang-padang yang indah, gunung, batu-batu mulia, metal berbagai jenis, parfum, sungai, danau, saluran irigasi, pertanian yang sangat produktif, istana emas dengan dinding-dinding perak, gajah, dan bermacam hewan liar lainnya.

Menurut Santos, hanya Indonesialah yang sekaya ini (!). 

Ketika bencana yang diceritakan diatas terjadi, dimana air laut naik setinggi kira-kira 130 meter, penduduk Atlantis yang selamat terpaksa keluar dan pindah ke India, Asia Tenggara, China, Polynesia, dan Amerika.

Suku Aryan yang bermigrasi ke India mula-mula pindah dan menetap di lembah Indus. . Karena glacier Himalaya juga mencair dan menimbulkan banjir di lembah Indus, mereka bermigrasi lebih lanjut ke Mesir, Mesopotamia, Palestin, Afrika Utara, dan Asia Utara.

Di tempat-tempat baru ini mereka kemudian berupaya mengembangkan kembali budaya Atlantis yang merupakan akar budaya mereka.

Catatan terbaik dari tenggelamnya benua Atlantis ini dicatat di India melalui tradisi-tradisi cuci di daerah seperti Lanka, Kumari Kandan, Tripura, dan lain-lain. Mereka adalah pewaris dari budaya yang tenggelam tersebut.

Suku Dravidas yang berkulit lebih gelap tetap tinggal diIndonesia. 

Migrasi besar-besaran ini dapat menjelaskan timbulnya secara tiba-tiba atau seketika teknologi maju seperti pertanian, pengolahan batu mulia, metalurgi, agama, dan diatas semuanya adalah bahasa dan abjad di seluruh dunia selama masa yang disebut Neolithic Revolution.

Bahasa-bahasa dapat ditelusur berasal dari Sansekerta dan Dravida. Karenanya bahasa-bahasa di dunia sangat maju dipandang dari gramatika dan semantik.

Contohnya adalah abjad. Semua abjad menunjukkan adanya “sidik jari” dari India yang pada masa itu merupakan bagian yang integral dari Indonesia. 

Dari Indonesialah lahir bibit-bibit peradaban  yang kemudian berkembang menjadi budaya lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Hatti, Junani, Minoan, Crete, Roma, Inka, Maya, Aztek, dan lain-lain.

Budaya-budaya ini mengenal mitos yang sangat mirip. Nama Atlantis diberbagai suku bangsa disebut sebagai Tala, Attala, Patala, Talatala, Thule, Tollan, Aztlan, Tluloc, dan lain-lain. 

Itulah ringkasan teori Profesor Santos yang ingin membuktikan bahwa benua atlantis yang hilang itu sebenarnya berada di Indonesia.

Bukti-bukti yang menguatkan Indonesia sebagai Atlantis, dibandingkan dengan lokasi alternative lainnya disimpulkan Profesor Santos dalam suatu matrix yang disebutnya sebagai ‘Checklist’ (KLIK DISINI). 

Terlepas dari benar atau tidaknya teori ini, atau  dapat dibuktikannya atau tidak kelak keberadaan Atlantis di bawah laut di Indonesia, teori Profesor Santos ini  sampai saat ini ternyata mampu menarik perhatian orang-orang luar ke Indonesia.

Teori ini juga disusun dengan argumentasi atau hujjah yang cukup jelas.

Kalau ada yang beranggapan bahwa kualitas bangsaIndonesia sekarang sama sekali “tidak meyakinkan” untuk dapat dikatakan sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa maju yang diturunkannya itu, maka ini adalah suatu proses maju atau mundurnya peradaban yang memakan waktu lebih dari sepuluh ribu tahun.

Contoh kecilnya, ya perbandingan yang sangat populer tentang orang Malaysia dan Indonesia; dimana 30 tahunan yang lalu mereka masih belajar dari kita, dan sekarang mereka relatif berada di depan kita.

Allah SWT juga berfirman bahwa nasib manusia ini memang Dia pergilirkan. Yang mulia suatu saat akan menjadi hina, dan sebaliknya. 

Profesor Santos akan terus melakukan penelitian lapangan lebih lanjut guna membuktikan teorinya. Kemajuan teknologi masa kini seperti satelit yang mampu memetakan dasar lautan, kapal selam mini untuk penelitian (sebagaimana yang digunakan untuk menemukan kapal ‘Titanic’), dan beragam peralatan canggih lainnya  diharapkannya  akan mampu membantu  mencari bukti-bukti  pendukung  yang kini diduga masih tersembunyi di dasar laut di Indonesia. 

Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan bangsaIndonesia ?

Bagaimana pula pakar Indonesia dari berbagai disiplin keilmuan menanggapi teori yang sebenarnya “mengangkat”Indonesia ke posisi sangat terhormat : sebagai asal usul peradaban bangsa-bangsa seluruh dunia ini ?

Coba dong beri pula perhatian yang memadai.

Atau coba kita renungkan penyebab Atlantis dulu dihancurkan : penduduk cerdas terhormat  yang berubah menjadi ambisius serta  berbagai kelakuan buruk lainnya (mungkin ‘korupsi’ salah satunya). Nah, salah-salahIndonesia sang “mantan Atlantis” ini bakal kena hukuman lagi nanti kalau tidak mau berubah seperti yang ditampakkan bangsa ini secara terang-terangan  sekarang ini. 

Khususnya bagi warga Minang, ada juga ‘utak-atik’ yang bisa dilakukan.

Santos mengatakan berdasarkan penelitiannya bahwa berbagai kisah tentang  negara bak ‘surga’  yang kemudian menjadi hilang, bencana banjir besar, letusan gunung berapi, dan gempa dahsyat ditemui pada kisah-kisah berbagai bangsa di seluruh dunia. Kisah ini mirip satu dengan lainnya. 

Apa pula kata Tambo Minangkabau tentang ranah Minang zaman baheula ?

“….Pada maso sabalun babalun balun, urang balun pinangpun balun, samaso tanah ameh ko sabingkah jo Simananjuang, kok gunuang baru sabingkah batu, tanah darek balun lai leba……, lah timbua gunung Marapi”  (Pada masa serba belum, orang belum pinangpun belum, semasa tanah emas ini masih menyatu dengan Semenanjung, gunung baru batu, tanah daratan belum lebar sudah timbul gunung Merapi). 

Ada lagi “…waktu bumi basintak naiak, lauik basintak turun…” (Waktu bumi bergerak naik, laut bergerak turun…). 

‘………Samaso tanah ameh sabingkah jo Simananjuang’ , ini adalah masa sewaktu Atlantis masih exist.

Konon kabarnya pula, sejumlah menhir yang berjumlah 800an buah di Mahat posisinya menghadap kearah matahari terbit, atau kearah Timur.

Arah Timur dari Mahat adalah arah lokasi Atlantis versi Santos yang tenggelam oleh tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan gempa bumi.

Pulau Sumaterapun ternyata tertulis dalam kisah Atlantis, yang disebut sebagai Taprobane.

Dulu Taprobane ini diartikan sebagai Ceylon, tapi kalau melihat ukuran besarnya tidak syak lagi bahwa Taprobane adalah Sumatera yang dikisahkan  kaya dengan emas, batuan mulia, dan beragam binatang termasuk gajah.

Itulah kira-kira teori Santos secara sangat ringkas.

Bagi yang berminat untuk membaca lebih jelas, dapat langsung ke website Profesor Santos http://atlan.org/ atau membeli bukunya yang disebutkan diatas ke penerbit ‘Amazon.com’ (kalau sudah ada terbitan barunya).

Dan….perusahaan penerbangan mana yang akan memulai dengan iklan : Indonesia, Truly Atlantis………

Sebentar lagi “pesta demokrasi” akan dimulai. Alih-alih makin pintar karena sudah sekian kali mengalami Pemilu, ternyata kali ini sebagian besar rakyat ternyata makin bingung. Sumber utama kebingungan karena tidak tahu siapa yang akan mereka pilih. Mereka tidak mengenal siapa yang akan dipilihnya untuk mewakili mereka di lembaga legislatif yang sekarang ternyata sangat powerful, tapi di sisi lain juga menunjukkan sejumlah kinerja yang tidak terpuji. Antara lain kebiasaan membolos dan tidur di ruang sidang; disamping yang terlibat korupsi, menunjukkan sikap arogansi, dan sikap “matre” yang yang berlebihan.

Bendera partai yang doyong, compang-camping (karena musim angin & hujan), berdesakan tidak karuan, atau diletakkan di tempat yang mengganggu estetika, ternyata tidak mengesankan apa-apa selain rasa kesal.

Foto yang dicetak dengan digital printing yang ditempelkan di tiang listrik, pohon, tembok kosong, dan lain-lain tempat, dengan beragam ukuran dan beragam pose pula, ternyata tidak mengesankan apa-apa selain ya, lagi-lagi mengesalkan.

Bingung dan ingin jadi Golput saja ? Ternyata MUI sudah pula mengeluarkan fatwa yang mengharamkan sikap seperti ini.

Dalam sikon yang begini, harian Kompas terbitan Rabu tanggal 25 Februari yang lalu memuat tulisan Ninok Leksono yang memberi saran mengenai salah satu kriteria yang dapat digunakan dalam memilih pemimpin dan politisi ini, yang dikaitkan dengan IPTEK. Silahkan anda ikuti berikut ini :

Iptek, Politik, dan Politisi

Rabu, 25 Februari 2009 | 04:01 WIB

NINOK LEKSONO

”Hanya ilmu pengetahuan sajalah yang dapat memecahkan masalah-masalah kelaparan dan kemiskinan, insanitasi dan buta aksara, takhayul dan hilangnya adat istiadat, habisnya sumber daya, atau sebuah negeri kaya yang didiami oleh penduduk miskin…. Siapakah sesungguhnya yang sanggup mengabaikan iptek sekarang ini? Pada setiap kesempatan kita pasti membutuhkan bantuannya…. Masa depan ditentukan oleh iptek dan orang-orang yang bersahabat dengannya.

(Jawaharlal Nehru, dikutip dari ”India Perspectives”, 8/2008)

Politik ternyata juga kemauan. Semasa memerintah, Presiden George W Bush banyak memveto isu lingkungan. Misalnya, Protokol Kyoto tidak mau ia tanda tangani. Lalu, ketika Negara Bagian California minta persetujuan untuk menetapkan sendiri aturan mengenai emisi gas rumah kaca dari mobil dan truk, Bush menolak. Kini, setelah menjadi presiden, Barack Obama meninggalkan pendekatan pasif Bush terhadap lingkungan. Menanggapi permintaan California, Obama, 26 Januari lalu, segera memanggil Badan Perlindungan Lingkungan untuk mempertimbangkan permintaan tersebut.

Kalau saja California mendapat persetujuan dari Obama, akan ada 13 negara bagian, dan diyakini akan bertambah lagi, yang akan menerapkan peraturan serupa. Sebagai konsekuensinya, pabrik pembuat mobil di Amerika dan di tempat lain akan dipaksa untuk memproduksi mobil dan truk yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan yang ada sekarang ini, dan itu dilakukan dalam tempo lebih cepat (IHT, 28/1).

Keputusan mengenai California di atas tidak saja penting untuk menghasilkan kendaraan hemat bahan bakar minyak, tetapi juga memperlihatkan komitmen Presiden Obama dalam upaya menanggulangi meningkatnya gas-gas rumah kaca.

Kalau George W Bush memulai pemerintahan dengan meninggalkan janji kampanye untuk meregulasi gas karbon dioksida dan dengan mundur dari Persetujuan Kyoto, Obama memulai pemerintahannya dengan sinyal jelas, ia tidak akan ragu- ragu menggunakan wewenang pengaturan yang diberikan oleh Akta Udara Bersih dan aturan lain yang ada di tingkat federal untuk memerangi pemanasan global.

Lebih jauh lagi, Obama juga memerintahkan Departemen Transportasi untuk merampungkan standar efisiensi BBM nasional, seperti dikehendaki oleh RUU Energi tahun 2007. Standar-standar ini akan menuntut peningkatan efisiensi BBM pada mobil dan truk ringan Amerika, dari sekarang rata-rata 27 mil per galon menjadi 35 mil per galon.

Peran politik dan politisi

Dari kasus AS dan khususnya Negara Bagian California, tampak bahwa campur tangan politik/pemerintah sangat besar. Akan tetapi, yang juga tidak kalah menentukannya adalah peranan politisi.

Tampak bahwa isu-isu iptek, termasuk lingkungan di dalamnya, semakin penting dewasa ini. Namun, ada berapa banyakkah negarawan dan politisi yang punya visi dan wawasan tentang iptek seperti halnya pemimpin India yang ucapannya dikutip di atas? Atau yang mau membuat terobosan kebijakan seperti halnya Presiden Obama?

Tentu dari waktu ke waktu pemimpin Indonesia menampilkan komitmen terhadap iptek. Cikal bakal riset nuklir, bahkan peroketan, sudah muncul di era Bung Karno. Semasa kepemimpinan Pak Harto lahir pula visi iptek seperti pemanfaatan sistem komunikasi satelit domestik dan pengembangan industri kedirgantaraan. Sayang di era reformasi kepemimpinan berlangsung pendek sehingga pemimpin tak cukup waktu untuk mengembangkan visi iptek.

Keadaan sekarang, terlebih- lebih di era pemilu, di masa krisis ekonomi pula, tampak semakin memprihatinkan. Kalangan politisi bisa dikatakan tak menaruh perhatian terhadap iptek, sebagaimana juga partai-partai politik. Berapa parpol yang pernah mengusung iptek sebagai program atau tema kampanye?

Ketika era semakin sarat diwarnai pemanfaatan iptek, tiadanya visi iptek di kalangan elite tak jarang lalu membuat bangsa kedodoran ketika menghadapi berbagai fenomena perubahan alam, kemajuan iptek, juga impitan krisis ekonomi. Hal itu masuk akal karena sendi-sendi kehidupan berbangsa—yang salah satu fundamentalnya adalah iptek—amat rapuh di sini. Salah satu indikator yang sering disebut-sebut adalah rendahnya anggaran iptek yang kurang dari 0,5 persen produk domestik bruto. Sementara negara yang berambisi menjadi negara maju, seperti China, terus menaikkan anggaran ipteknya.

Tinggi rendahnya anggaran iptek itu sendiri juga mencerminkan tinggi rendahnya komitmen iptek di kalangan politisi Indonesia. Di negara lain, iptek disadari semakin memainkan peranan dalam kehidupan politik. Isu pangan dan energi, juga isu kesehatan seperti flu burung, atau juga isu keamanan seperti yang menyangkut pengayaan uranium oleh Iran atau pengembangan rudal balistik oleh Korea Utara, terkait dengan iptek untuk memahaminya.

Tantangan ke depan

Ketika urusan dan krisis semakin kompleks, umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Misalnya, ketika jumlah penduduk makin banyak dan lahan pertanian makin sempit, pemerintahan di sejumlah negara dihadapkan pada pertanyaan sulit, yakni ”siapkah membuat terobosan dengan memperkenalkan tanaman pangan yang genetikanya dimodifikasi?” Atau, yang sebelumnya sudah sering muncul, ketika dihadapkan pada kesempitan energi, ”siapkah pemerintah memanfaatkan energi nuklir?” Lalu, kalau solusi yang diyakini adalah energi terbarukan nonnuklir, manakah yang harus diprioritaskan? Energi suryakah? Atau geotermal? Apa pun, semuanya membutuhkan adanya wawasan iptek untuk memutuskannya.

Sementara itu, lingkup wawasan iptek yang sebenarnya dibutuhkan oleh elite bangsa sebenarnya lebih luas lagi. Selain yang telah disinggung di atas, masih ada lagi soal kloning, bioterorisme, perang cyber, dan lainnya.

Dihadapkan pada realitas baru ini, pemerintah—seperti dikatakan Prof Katherine Pandora yang memberi kuliah tentang ”Science, Technology and Politics” di Universitas Oklahoma (2006)—terus-menerus dihadapkan pada tekanan untuk memutuskan apa yang harus didukung dan didanai dalam kebijakan iptek. Sementara itu, warga negara individu hidup dalam konsekuensi keputusan pemerintah, tidak saja setahun atau dua tahun, tetapi bahkan bergenerasi-generasi kemudian. Makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, mesin yang kita gunakan dalam pekerjaan, sistem yang kita ada di dalamnya, lalu bagaimana kita hidup dan mati, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, merupakan bagian dari jaringan lebih besar yang ada di bawah naungan pengaruh iptek dan politik.

Dalam konteks itulah masih terus diharapkan keterbukaan para politisi terhadap wawasan iptek yang semakin besar peranannya dalam kehidupan warga individu maupun kehidupan kebangsaan.

Sumber : Kompas Cetak

Terkait dunia konsultan, koran Kompas 16 Januari 2009 memuat berita penting dan menarik. Diberitakan bahwa Presiden pada pembukaan Musyawarah Ikatan  Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) yang berlangsung di Istana Negara pada hari Kamis 15 Januari 2009 menyatakan bahwa praktek keliru dan melanggar hukum, baik di Pusat maupun di Daerah, akan ditertibkan.

“Yang harus masuk penjara, masukkan penjara. Jangan permisif. Jangan lunak” ujar Presiden. Presiden menyatakan bahwa sumber korupsi dan kolusi yang masih belum banyak tersentuh adalah dalam pengadaan barang dan jasa untuk departemen, kementerian, dan lembaga negara di Pusat dan daerah. Bentuk korupsi yang kerap terjadi adalah penggelembungan anggaran.

“Ini penyakit, tidak ada yang kebal hukum di negara ini” kata Presiden.

Walau baru berupa statement, isinya cukup jelas, keras dan tegas, dan dinyatakan dimuka para anggota INKINDO yang akan bermusyawarah. Presiden mengakui bahwa korupsi jenis ini “memang belum banyak tersentuh”. Dengan ketegasan pernyataan tersebut tampaknya korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa ini akan segera “disentuh”.

Untuk menuju ke suatu sistim pengelolaan pemerintahan yang bersih, cepat atau lambat tindakan tegas mutlak harus diambil guna mencegah meluncurnya negara dan bangsa ini menuju kehinaan sebagai negara terkorup di dunia kelak. Yang harus dicermati adalah bahwa walau korupsi sudah dapat dicegah, tanpa adanya perbaikan dan pembenahan dalam dunia konstruksi secara menyeluruh, hasil yang optimal juga akan sulit untuk dicapai.

Selama ini secara aritmatik penghasilan resmi alias gaji pejabat pemberi tugas seakan jauh lebih rendah dari take home pay seorang profesional Konsultan. Ini merupakan salah satu alasan perlunya “gajah” guna menutupi imbalan gaji yang kurang tersebut. Dengan pertimbangan yang kurang lebih sama, pada zaman ORBA dulu gaji sebuah instansi pernah dinaikkan menjadi 9 kali lipat agar mereka tidak lagi perlu memaksakan diri mencari “gajah” tersebut.

Contoh lain adalah kesenjangan biaya pada awal, pertengahan, atau akhir proyek yang kerap meyebabkan spesifikasi teknis harusatau terpaksa  dikorbankan. Dalam kasus seperti ini tidak ada tindak korupsi yang terjadi, tapi sebagai akibatnya ada bagian konstruksi yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Akibat pertama dapat berupa tingginya biaya pemeliharaan kelak, atau secara langsung akan memperpendek umur konstruksi yang bersangkutan.

Pesan Presiden kali ini terasa penting karena diucapkan langsung dimuka peserta musyawarah INKINDO. Mungkinkah ini merupakan sinyalmen bahwa Presiden telah mengetahui posisi strategis Konsultan dalam pemberantasan korupsi di dunia konstruksi, sebagaimana telah disebutkan oleh balaibanjatr.com beberapa waktu yang lalu ?

Pernyataan Presiden ini dapat dijadikan suntikan keberanian bagi Konsultan untuk mulai secara tegas menyatakan “No” untuk pihak-pihak yang masih menginginkan tindakan yang dikutuk seluruh rakyat Indonesia ini tetap berlangsung.

Guna menghindarkan adanya intimidasi, kekurang senangan, atau blacklist secara terselubung yang ditakutkan oleh Konsultan, diperlukan jiwa besar, akar sehat, dan mental drive yang kuat dari semua pihak agar tuntutan masyarakat yang utama ini dapat dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi. Bagi Konsultan ini merupakan angin segar di awal tahun baru 2009. Semogalah mulai ada rasa takut dan jera, serta menghindari ber “business as usual” yang mengindikasikan kebandelan yang luar biasa. Semoga. 

Dalam manajemen suatu perusahaan konsultan, salah satu permasalahan menyangkut SDM yang harus dikelola secara baik adalah keseimbangan antara overhead perusahaan dengan gross profit yang mampu diraih.

Overhead terkait erat dengan pengeluaran untuk gaji, dimana komponen gaji yang relatif besar adalah pos penggajian untuk Direksi dan profesional (tenaga ahli) yang berstatus staff tetap (company men). Gross profit terkait dengan total nilai proyek yang ditangani, terutama pada total nilai Remuneration untuk profesional. Yang jadi pokok masalah adalah bahwa overhead bersifat kurang lebih tetap, sedangkan nilai proyek akan tergantung pada kemampuan dan upaya Direksi beserta staffnya dalam memperjuangkan perolehan proyek-proyek baru yang akan ditangani. Disamping kemampuan, faktor keberuntungan (luck) turut berbicara dalam perjuangan ini. Jika gross profit tidak mampu mengcover kebutuhan untuk Overhead, maka perusahaan akan berada pada posisi “lampu kuning”. Jika kondisi seperti ini berlangsung untuk beberapa tahun, simpanan perusahaan akan terkuras dan perusahaan akan berada dalam posisi “lampu merah”.

Dengan perusahaan konsultan yang berjumlah lebih dari 5.000 perusahaan saat ini, dan di sisi lain pembangunan infrastruktur yang masih tersendat sampai kini, dapatlah disimpulkan bahwa perjuangan memperoleh proyek ini bukanlah perjuangan yang mudah untuk rata-rata perusahaan. Persaingan menjadi sangat ketat, dan sebagaimana biasa akan ada perusahaan yang terpancing untuk memperoleh proyek dengan “segala cara”.

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan kenyataan bahwa jumlah profesional yang berkategori “qualified” yang ada di pasaran tenaga kerja saat ini jumlahnya makin berkurang. Pensiunan dari Instansi teknis yang kemudian menjadi profesional yang bekerja di perusahaan konsultan; sebagian dari menjadi semakin tua dan sudah harus pula  ”pensiun”  untuk kedua kalinya. Proyek-proyek seperti tanpa mau tau, masih saja mensyaratkan profesional dengan pengalaman minimal sekian tahun, yang jadinya menghambat ribuan tenaga segar tamatan baru perguruan tinggi dari seluruh pelosok Indonesia untuk dapat bekerja di proyek-proyek tersebut. Inilah “lingkaran setan” permasalahan SDM di dunia konsultan yang sampai saat ini belum tampak adanya solusi yang terencana dan terarah yang ditempuh pemerintah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, sebagian perusahaan terpaksa mengambil sikap pasrah dan menunggu nasib saja.

Dalam hal ini salah satu solusi jangka panjang yang dapat ditempuh adalah pembinaan yang terarah atas para profesional yang berstatus “freelance” yang tidak terikat menjadi staff tetap sesuatu perusahaan. Mereka harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistim pendukung dunia konstruksi secara menyeluruh. Mereka bukanlah “kutu loncat” yang tidak punya loyalitas karena terus menerus pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Profesional freelance dan perusahaan konsultan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim manajemen perusahaan konsultan dan manajemen proyek. Keberadaan profesional freelance pada waktu yang tepat dengan kualifikasi yang tepat pula merupakan jalan keluar dari permasalahan kebutuhan profesional yang diperlukan perusahaan. Yang perlu difahami dalam simbiose ini adalah adanya saling pengertian yang baik antara sang profesional, perusahaan, dan pihak pemberi tugas (Client).

Andai profesional tertentu dimasukkan konsultan dalam proposalnya, dan ternyata pelaksanaan proyek mundur beberapa bulan dari jadwal yang diperkirakan semula, pihak Clientpun seyogianya dapat memahami kesulitan yang harus dihadapi konsultan sekiranya personil yang bersangkutan harus diganti. Demikian juga halnya jika pelaksanaan proyek terpaksa diundur, sedangkan si profesional freelance sudah punya rencana sendiri untuk pindah ke proyek lain. Hubungan yang harmonis dan dilandasi oleh saling percaya dan pengertianpun dibutuhkan antara perusahaan dengan profesional freelance ini. Perusahaan harus rela memberikan imbalan yang memadai sesuai dengan remunerasi yang diterimanya, dan si profesionalpun tidak memanfaatkan posisi terdesak perusahaan umpamanya untuk mengfait accompli menyangkut imbalan yang dia inginkan.

Dalam hal ini yang diperlukan adalah adanya saling pengertian yang baik antar pihak. Kalau salah satu pihak (biasanya pihak yang merasa diatas angin) tidak mau tau, dan mengatakan :”pokoknya begini….pokoknya begitu….” maka masalah yang berskala Nasional ini memang susah untuk dicarikan solusinya secara baik.

Menjelang tahun 1980 pembangunan jalan raya Manggopoh- Simpang Empat di Sumatera Barat telah menampakkan bentuk akhirnya. Badan jalan, sebagian struktur pavement, semua struktur lainnya seperti jembatan & culvert telah selesai dikerjakan.

Kontraktor salah satu ruas adalah kontraktor Filipina (CDCP), ruas lainnya dikerjakan oleh kontraktor Nasional (PT Marga Sarana). Pekerjaan pengawasan dilakukan oleh Konsultan Jerman (DIWI) dengan bekerja sama dengan Konsultan Indonesia. Ini adalah periode awal sewaktu negara donor mensyaratkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang mereka biayai harus ditangani oleh konsorsium antara Kontraktor dan Konsultan Nasional dengan Partner asing mereka. Tidak ada hal yang salah dengan pengaturan ini karena memang sejak kemerdekaan diproklamirkan praktis Kontraktor Indonesia memang belum memiliki pengalaman yang memadai dalam pembangunan suatu ruas jalan baru. Apalagi Konsultan Indonesia,  yang baru mulai tumbuh dan berkembang bersamaan dengan dicanangkannya PELITA I oleh Pemerintah.

Salah satu hasil yang diharapkan dari pembentukan konsorsium ini adalah agar terlaksananya “transfer of knowledge” dari si Asing kepada rekan Indonesianya, melalui proses belajar “learning-by-doing” atau “on-the-job-training”. Hal ini diatur di dalam kontrak, dimana antara lain disyaratkan pula adanya suatu periode di akhir proyek yang disebut “phasing-out” dimana fungsi si Asing kemudian digantikan oleh partner Indonesianya. 

Bekerja bersama orang Jerman memang benar-benar berbeda dengan bangsa yang lain. Ibarat teknik bersilat, mereka tidak mengenal banyak “kembangan”. Semuanya berorientasi pada kepraktisan, effektivitas, dan effisiensi. Mereka tidak memerlukan kantor, kendaraan, dan peralatan yang “fancy”. Yang penting adalah kehandalan. Ini juga berlaku untuk SDM yang terlibat dalam proyek, termasuk para profesional yang di kita bernama “Insinyur”.

Pelajaran berharga didapat pada waktu terjadi hujan lebat. Karena semua pekerjaan kontraktor praktis terhenti, para konsultan pengawas di lapangan pun ikut  berteduh, bergerombol, dan ngobrol. Pada waktu itulah Resident Engineer Jerman yang terkenal disiplin, tegas, dan sangat profesional meminta para Insinyur pengawas itu untuk menaiki kendaraannya masing-masing, mengenakan jas hujan, dan justru harus melakukan inspeksi di sepanjang proyek yang sedang dibangun, mengamati lokasi-lokasi yang berpotensi untuk longsor, saluran air yang tersumbat, dan bagian-bagian jalan yang tergerus oleh aliran air.

Tugas seperti ini tentunya mula-mula dikerjakan dengan gerutuan, kok insinyur disuruh hujan-hujanan ? Tapi setelah dilaksanakan secara rutin, mereka dapat menangkap hikmah dan kegunaannya. Disinilah mereka melihat laboratorium hidrolika dengan skala penuh, dan mengamati bagaimana proses dan “kelakuan” air dalam melakukan penggerusan dan bentuk perusakan lainnya, menentukan sumber permasalahan, serta dapat secara seksama menentukan alternatif tindakan penanggulangan yang harus dilakukan. Sesudah rutin melakukan tindakan seperti inilah, justru mereka dapat merasakan bahwa beginilah rupanya tugas dan tanggung jawab seorang insinyur ! “Feeling” keinsinyuran mereka diasah langsung di lapangan. Dan ini kemudian ternyata mampu menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri yang lebih besar. Disinilah mereka belajar memahami teori yang diperoleh di bangku kuliah selama ini dengan menggabungkannya dengan pengalaman berharga di lapangan.

Bagaimana keadannya sekarang, 30 tahun sesudah proyek yang diceritakan diatas ? Tadi malam saya mendengar wawancara Menteri PU di sebuah stasiun televisi dalam rangka ulang tahun PU yang ke 63. Menarik mendengar bapak Menteri menjelaskan peran serta anggota masyarakat dalam penanggulangan banjir, yaitu dengan masing-masing membersihkan serokan dimuka rumahnya. Kalau semua membersihkan kan secara teoritis tidak ada lagi serokan yang mampet. Tidak ada yang salah dengan anjuran ini, tapi skala persoalannya yang tampaknya tidak sesuai. Masalah banjir menyangkut keberadaan suatu sistim drainase yang memadai. Serokan dimuka rumah sudah berfungsi baik ; tapi kalau sistim drainase pengumpul lainnya yang membawa air ke tempat penampungan sementaranya tidak berfungsi dengan baik, tentunya banjir tetap terjadi.

Sewaktu mendengar wawancara tersebut diatas, pikiran saya menerawang ke pengalaman di proyek jalan bersama si Jerman pada waktu  hujan lebat diatas. Alangkah dahsyatnya pengaruh positif yang diperoleh jika bapak Menteri PUdisamping menggugah perhatian masyarakat secara simultan juga  dapat menggerakkan agar para insinyur PU, baik PU Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, serta para insinyur pengawas Konsultan  dan insinyur pihak Kontraktor di proyek-proyek PU di seluruh pelosok Indonesia, melakukan hal yang sama dengan yang diperintahkan si Jerman diatas : keluar memeriksa daerah kekuasaan mereka sewaktu hujan lebat, mengidentifikasikan langsung di lapangan jenis permasalahan dan alternatif tindakan yang harus diambil, dan pada hari-hari berikutnya melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait guna mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Andai jalan berlobang langsung ditambal pada waktu lobang masih kecil (kenapa harus ditunggu sehingga kerusakan menjadi parah ?), saluran yang mampet segera dibersihkan, serta beragam tindakan yang masih tergolong “routine maintenance” langsung seketika ditangani. Diyakini jika ada perubahan sikap mental dan etos kerja para insinyur tersebut, adanya perbaikan dalam sistim & prosedur kerja, ditambah perbaikan dalam sistim anggaran yang memungkinkan berlangsungnya “routine maintenance”, triliunan rupiah bisa dihemat dari penambahan panjang umur rencana jalan yang diperoleh, dan kita mulai bisa berbangga sebagai bangsa yang pintar dalam membangun dan jago pula dalam memelihara hal-hal yang dibangun tersebut.

Bagaimana kalau pada usianya yang ke 64 ini Departemen PU mempersiapkan suatu tahun sebagai tahun “hujan-hujanan” dalam pengertian seluruh unsur ke PUan diatas berkonsentrasi secara penuh selama satu tahun (antara lain keluar pada waktu hujan lebat) mengamati secara seksama masalah drainase ini dan menyusun suatu grand design penanggulangannya secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak yang terkait (antara lain Pengembang). Kapan kita mulai sadar bahwa konsekuensi hidup di negara tropis yang kaya hujan iniadalah keharusan untuk memberikan  perhatian ekstra terhadap sisitim drainase. Kita tunggu gebrakannya.

Isi  dari media cetak dan elektronik  pada beberapa tahun terakhir ini didominasi oleh berbagai berita, ulasan dan  pembahasan yang menyangkut fenomena korupsi di tanah air tercinta ini yang sudah menggurita  masuk ke berbagai bidang kehidupan, mulai dari yang “sudah diduga kuat sejak lama” ataupun ranah baru yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Sudah cukup banyak tokoh terhormat yang ternyata oleh pengadilan dapat dibuktikan sebagai koruptor dan dijatuhi hukuman yang menempatkan mereka dalam kehinaan yang memalukan yang bersangkutan dan keluarganya.

Melihat pada keterpurukan bangsa ini dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan lain-lain, memang sudah saatnya seluruh unsur bangsa ini secara konsisten dan kosekuen (istiqomah) berupaya mencegah terjadinya tindak korupsi ini di lingkungan mereka masing-masing. Secara kasat mata sampai saat ini tampak dari kehinaan yang dialami para koruptor yang sudah dijatuhi hukuman diatas,  belum tumbuh efek jera yang kuat. Tampaknya maih ada anggapan bahwa yang tertangkap tersebut semata-mata hanya “karena apes” atau kesialan belaka. Sehingga masih banyak yang terus melakukannya dengan menambah tameng-tameng pengaman, “tabir asap”, dan pencitraan yang mereka anggap dapat membuat mereka tidak akan kelihatan di mata petugas hukum. Ini jelas tindakan kesia-siaan dan sekadar “menunda kekalahan” karena mainstreamnya masyarakat secara menyeluruh memang sudah muak dengan korupsi yang benar-benar menggeragoti keuangan negara selama ini.

Nah, bagaimana peranan konsultan teknik dalam hiruk pikuk pemberantasan korupsi ini ? Coba kita telusuri peranan konsultan dalam berbagai proyek pembangunan yang berlangsung dari dulu sampai saat ini.

Dilihat dari sudut fase penanganan proyek, Konsultan teknik sudah terlibat mulai dari fase studi, identifikasi proyek, perencanaan umum (planning), feasibility study, pembuatan rencana teknis detail, sampai pada pengawasan (supervisi) dan manajemen proyek. Dalam melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya ini konsultan hanya berpatokan pada norma-norma  baku berupa kriteria perencanaan, standard perencanaan, kontrak detail, spesifikasi umum, spesifikasi teknis, serta gambar-gambar perencanaan, Daftar Kuantitas & Biaya (BQ), jadwal kerja, jadwal peralatan, dan jadwal tenaga kerja. Norma-norma ini hanya bisa dirubah dengan mengikuti prosedur yang harus diketahui semua pihak, terutama pemberi tugas (Client). Kontraktor, Pemasok, bahkan Pemberi Tugas sendiri mutlak harus patuh dan tunduk pada norma-norma yang dipegang, digunakan, dan dipedomani oleh Konsultan tersebut.

Peranan penting serta sistim dan prosedur kerja konsultan yang berorientasi pada soliditas dasar-dasar perencanaan proyek, sampai pada upaya pengamanan pelaksanaannya (implementasi) inilah yang membuat para penyandang dana (lending agency) seperti the World Bank, ADB, OECF, JICA, dan lain-lain sejak awal Orde Baru dulu mensyaratkan kehadiran konsultan dalam semua fase penanganan proyek. Pada fase awal itu pula mengingat pengalaman dan kemampuannya yang terbatas, Konsultan Indonesia masih harus didampingi Konsultan asing. Banyak yang bisa dipelajari dari konsultan asing ini, terutama menyangkut tertib, disiplin dan etos kerja, administrarsi, keuangan, dan ketegasan dalam menerapkan semua norma-norma yang harus diikuti semua pihak tersebut.  Semua pihak pada saat itu memahami akan peranan penting Konsultan ini.

Dalam masa kue pembangunan tampak begitu menggiurkan selama masa Orde Baru , perbenturan kepentingan secara logis akan timbul . Disini ada kaum idealis yang menginginkan Konsultan berperan secara semestinya tersebut, tapi tentunya juga ada yang menginginkan sejumlah kelonggaran dan toleransi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pihak yang memiliki kekuasaan dapat memaksakan keinginannya dengan berbagai cara. Peluang terjadinya korupsi kemudian menjadi terbuka.

Ada saja tentunya korupsi yang dilakukan oleh pejabat, tapi kerugian negara lainnya dapat pula diakibatkan oleh tidak terpenuhinya sejumlah norma-norma perencanaan dan pelaksanaan diatas, yang mengakibatkan antara lain pendeknya “umur rencana” (design-life) proyek. Secara semberono kemudian iklim, cuaca, dan bencana alam dijadikan sebagai kambing hitam.

Jika terjadi kasus korupsi di sesuatu proyek, penyebab utamanya pada umumnya bukanlah berasal dari Konsultan, Kontraktor, atau Pemasok. Mereka pada hakekatnya dari kontrak yang dimilikinya masing-masing telah memiliki porsi keuntungan yang memadai bagi mereka. Yang tidak memiliki porsi keuntungan adalah para pejabat tertentu,  yang kemudian menjadi lupa dengan tugas pelayanan masyarakatnya. Mereka kemudian menjadi minta dilayani.

Mengingat bahwa pengeluaran untuk proyek pembangunan merupakan mata anggaran yang besar dari tahun ke tahun, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan bertolak dari fungsi, peranan, tugas, dan tanggung jawab Konsultan diatas. Pada hakekatnya mereka secara optimal secara profesional sejak fase yang paling awal sampai fase implementasi akan secara otomatis melakukan pengamanan untuk kepentingan proyek. Inilah posisi strategis Konsultan yang seyogianya dimanfaatkan dalam kerangka dasar penanggulangan korupsi di lingkungan proyek pembangunan.

Apakah hal ini akan dapat dilakukan secara mudah ? Secara mudah tentunya tidak bisa. Mengembalikan Konsultan ke perannya yang benar diatas akan memerlukan sejumlah upaya penataan dan pengaturan kembali. Pengalaman menunjukkan bahwa korupsi sulit untuk dicegah hanya melalui peraturan, ancaman, sumpah, dan surat pernyataan diatas meterai semata. Disini diperlukan upaya yang bersifat sistemik. Andai dia diibaratkan ginjal yang bertugas untuk menyingkirkan kontaminan yang berbahaya bagi tubuh, jadikanlah dia ginjal yang sehat, yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, serta bebas dari intervensi pihak yang (merasa) berkuasa. Bagaimana pula pendapat anda ?

Jakarta adalah contoh kota metropolitan Indonesia yang pengembangan kotanya tampaknya sudah tidak lagi berpedoman pada masterplan yang pernah disusun sejak 30 tahunan yang lalu. Kawasan di sepanjang jalan raya Bogor-Puncak-Cianjur yang terkenal dengan singkatan kata Bopunjur berkembang pesat ke arah yang bertentangan dengan masterplan daerah yang pernah disusun.

Menyangkut masterplan, hal yang sering dilanggar adalah menyangkut “peruntukan penggunaan lahan” (land use). Ketetapan pada masterplan (yang disusun dengan studi yang matang dan berbiaya relatif mahal) ternyata sangat mudah untuk dilanggar tanpa suatu sanksi yang dapat dilihat dan diketahui masyarakat. Salah satu akibat nyata dari pembangunan yang tidak berpedoman pada suatu rencana jangka panjang ini adalah masalah banjir, kesemrawutan lalu lintas, hunian liar, dan masalah pembebasan tanah.

Apesnya, pembangunan ala Jakarta sering dijadikan contoh atau ditiru dalam pembangunan yang berlangsung di daerah-daerah. Pembangunan ruko dan rukan di sepanjang jalan utama yang meruak sampai ke kawasan pemukiman, pembangunan mall dan supermall yang tidak memperhitungkan fasilitas parkir yang memadai, pengelolaan perpakiran yang uangnya tampaknya tidak sepenuhnya masuk ke kas PEMDA, adalah hal-hal yang sangat khas Jakarta. Akibatnya permasalahan perkotaan yang timbul menjadi sama pula dengan kota yang dijadikan panutan tersebut.

Di sisi lain, hikmah dari pemberian otonomi daerah pada hakekatnya adalah dimungkinkannya daerah-daerah membangun sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan cara terbaik yang dapat dipilihnya sendiri. Dengan kondisi perubahan seperti ini, mereka tetap dapat menjadikan Jakarta sebagai contoh; yaitu contoh dari sejumlah hal yang tidak perlu dicontoh alias sebaiknya dihindarkan untuk ditiru di daerah mereka.

Semua kotamadya dan hampir semua kabupaten telah memiliki masterplan masing-masing sejak zaman Orde Baru. Sekurang-kurangnya suatu rencana jangka panjang telah ada untuk dapat dijadikan pedoman dasar dalam pembangunan daerah masing-masing. Andai ada hal-hal yang kurang sesuai, yang diperlukan sebenarnya bukanlah pembuatan sebuah masterplan baru, tapi hanyalah sekadar tinjau ulang (review) atas masterplan yang ada.

Menyangkut penyusunan rencana jangka panjang, rencana tata ruang kawasan, rencana detail kawasan terpilih, dan perencanaan teknis rinci infrastruktur lainnya seyogianyalah diperlukan kehadiran sejumlah Konsultan yang memang menguasai bidang kiprahnya masing-masing. Kehadiran Konsultan yang berbobot juga diperlukan dalam pengawasan (supervisi) pekerjaan fisik ataupun management konstruksi dari proyek yang berskala besar.

Andai kita sedikit menoleh ke negara-negara jiran di sekitar kita dan melihat bagaimana  proses pembangunan dijalankan di kota-kota dan kawasan pedalaman (rural) mereka, salah satu jawaban pastinya adalah bahwa mereka menggunakan jasa konsultan “yang benar” sesuai dengan prosedur “yang benar” pula. Penggunaan jasa konsultan di negara-negara tersebut bukanlah hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif penanganan proyek semata, tapi benar-benar didasarkan pada kebutuhan mutlak bahwa setiap sen yang akan dibelanjakan untuk sesuatu pembangunan benar-benar didasarkan pada suatu rencana teknis yang matang yang diimplementasikan  sesuai pula dengan seluruh persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan.

Dalam proses pemilihan aktor-aktor pembangunan pada suatu daerah seyogianyalah pula kepentingan-kepentingan sempit seperti pemberian keistimewaan pada “putra asli daerah” dapat ditinggalkan. Secara wajar dan alamiah “putra asli daerah” akan berkembang dan memiliki kemampuan bersaing yang kokoh tanpa suatu keistimewaan. Sesudah sekian tahun perjalanan otonomi daerah sebenarnya setiap daerah sudah dapat melakukan evaluasi atas biaya pembangunan yang mereka keluarkan, bagaimana cara pembangunan itu dilaksanakan, dan hasil yang diperoleh.

Dengan penggunaan jasa Konsultan yang tepat di daerah-daerah , diyakini suatu saat justru kota-kota besar di pulau Jawa justru akan menoleh dan melakukan studi banding ke daerah-daerah tersebut guna  memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Semoga begitulah adanya.